Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, memberikan arahan krusial bagi para pemimpin daerah di Indonesia agar segera melakukan akselerasi pembangunan melalui pendekatan kemitraan strategis. Seruan ini disampaikan saat ia menjadi inspektur upacara dalam pembukaan Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah (KPPD) yang diselenggarakan di Lapangan Tengah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (11/7). Dalam arahannya, Wiyagus menekankan bahwa keberhasilan implementasi program nasional, khususnya Asta Cita, sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing.
Kepala daerah, menurut Wiyagus, bukan sekadar pejabat administratif yang bertugas menjalankan kebijakan pusat di daerah. Lebih dari itu, mereka adalah garda terdepan pembangunan nasional yang harus memiliki visi transformatif. Seorang pemimpin daerah dituntut untuk mampu memetakan, mengelola, dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun manusia, guna menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Kemampuan untuk mengorkestrasi ini menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu kesatuan irama pembangunan nasional.
Dalam era yang penuh dengan ketidakpastian global dan tantangan ekonomi yang dinamis, sinergi menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar. Wiyagus menegaskan bahwa tidak ada satu pun kepala daerah yang mampu membangun wilayahnya secara sendirian. Dibutuhkan kolaborasi yang solid dengan berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat, legislatif (DPRD), jajaran Forkopimda, sektor swasta, akademisi, media, hingga masyarakat sipil. Kemitraan strategis inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang efektif dan inklusif.
Lebih lanjut, Wiyagus memaparkan lima pilar utama kemitraan strategis yang harus menjadi pedoman bagi para pemimpin daerah. Pilar pertama adalah kemitraan vertikal yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan nasional terimplementasi dengan baik di tingkat lokal. Pilar kedua adalah kemitraan horizontal antarpemerintah daerah, yang memungkinkan adanya kerja sama lintas wilayah dalam memecahkan masalah bersama. Pilar ketiga adalah penguatan hubungan dengan DPRD dan Forkopimda agar stabilitas politik dan keamanan daerah tetap terjaga. Pilar keempat adalah kemitraan dengan dunia usaha, yang krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Terakhir, pilar kelima adalah kemitraan dengan media sebagai sarana transparansi publik dan edukasi masyarakat.
Menurut Wiyagus, esensi dari kemitraan strategis bukan terletak pada kuantitas nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani, melainkan pada nilai tambah yang diciptakan atau creative public value. Seringkali, birokrasi terjebak dalam formalitas penandatanganan dokumen kerja sama tanpa diikuti oleh eksekusi yang profesional dan terukur. Wiyagus mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah kemitraan haruslah dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai hasil yang terukur, di mana setiap pihak memiliki pembagian peran yang jelas dan visi yang selaras dalam mencapai target pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri, di bawah arahan Wiyagus, terus berkomitmen untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah di semua level, mulai dari provinsi hingga desa. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks. Selain tuntutan untuk memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, pemimpin daerah di masa kini harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan strategis. Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah di Lemhannas ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menempa para kepala daerah agar menjadi pemimpin yang responsif, inovatif, dan berintegritas tinggi.
Penguatan kapasitas ini juga merupakan bagian dari ikhtiar besar bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas yang mencakup kedaulatan, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran, harus dimulai dari fondasi yang kuat di daerah. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, adalah syarat mutlak untuk mencapai target tersebut. Seluruh agenda ini, ditegaskan oleh Wiyagus, harus selaras dan terintegrasi dengan visi Asta Cita yang diusung pemerintah pusat.
Asta Cita bukan sekadar dokumen visi-misi pemerintah pusat, melainkan harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang sistematis. Wiyagus menginstruksikan agar setiap kepala daerah memastikan bahwa semangat Asta Cita termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga ke tingkat program perangkat daerah dan APBD. Dengan cara ini, sinkronisasi antara pusat dan daerah dapat terwujud, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh daerah memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung agenda prioritas nasional.
Dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional, kepala daerah diharapkan tidak lagi terjebak pada cara-cara konvensional. Mereka harus mampu melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam mengelola anggaran daerah. Sinergi dengan sektor swasta, misalnya, harus ditingkatkan melalui skema investasi yang saling menguntungkan namun tetap mengedepankan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan retribusi yang tidak perlu.
Selain itu, peran media sebagai pilar kemitraan strategis juga mendapatkan perhatian khusus dari Wamendagri. Di tengah maraknya informasi yang tidak akurat, kepala daerah perlu membangun komunikasi yang efektif dengan media massa. Media bukan hanya sebagai alat untuk memublikasikan keberhasilan program, tetapi juga sebagai kanal kontrol sosial yang objektif. Komunikasi yang transparan dengan media akan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan memudahkan kepala daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang membutuhkan dukungan masyarakat luas.
Pembukaan KPPD ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang turut memberikan dukungan terhadap upaya penguatan kepemimpinan daerah, di antaranya Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugeng Hariyono. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas pemimpin daerah ini mendapat atensi serius dari berbagai lini pemerintahan.
Dalam sesi penutupnya, Wiyagus kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di setiap daerah. Jika setiap bupati, wali kota, dan gubernur mampu membangun kemitraan strategis yang solid dan visioner, maka akselerasi menuju Indonesia yang berdaulat dan maju akan semakin cepat terealisasi. Ia berharap, melalui kursus di Lemhannas ini, para kepala daerah dapat menimba ilmu, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan kolaborasi yang akan menjadi modal berharga dalam menjalankan tugas konstitusional mereka di daerah masing-masing.
Pada akhirnya, tantangan masa depan yang semakin berat menuntut pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang merangkul (inclusive leadership). Kemitraan strategis yang ditekankan oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus adalah jawaban atas kebutuhan akan cara kerja baru dalam birokrasi. Dengan meninggalkan sekat-sekat sektoral dan mengedepankan kerja sama lintas pemangku kepentingan, para kepala daerah diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan krusial seperti kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan wilayah, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi inti dari semangat Asta Cita. Langkah ini adalah langkah nyata menuju transformasi kepemimpinan daerah yang lebih profesional dan berdampak bagi kemajuan bangsa di masa depan.